 |
| Dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina (Persero) kembali mengguncang dunia politik nasional. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Jakarta— Dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina (Persero) kembali mengguncang dunia politik nasional. Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi impor dan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang ditaksir merugikan negara hingga Rp193,7 triliun dalam rentang waktu lima tahun, dari 2018 hingga 2023.
Temuan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk DPR RI. Komisi VI menyatakan akan memanggil jajaran direksi Pertamina untuk memberikan klarifikasi terkait skandal ini. Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima, menyebut bahwa kasus ini bukan hanya persoalan finansial, tetapi menyentuh langsung aspek kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN.
“Ini bukan sekadar soal kerugian negara, tapi soal bagaimana publik melihat BUMN sebagai tulang punggung energi nasional. Skandal ini menghantam langsung ke jantung kepercayaan itu,” tegas Aria dalam keterangannya kepada media.
Di tengah gelombang kritik, Presiden Joko Widodo turut menanggapi dengan meminta direksi dan komisaris Pertamina untuk tidak ragu melaporkan jika mendapat tekanan politik dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa transparansi mutlak dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Namun demikian, pernyataan ini justru memunculkan kembali isu lama yang selama ini dibicarakan di balik layar: campur tangan elit politik dalam operasional BUMN. Sejumlah pengamat menyebut bahwa Pertamina kerap dijadikan alat kepentingan politik, bahkan diduga menjadi “sumber dana” bagi kelompok tertentu.
“Masalahnya bukan hanya oknum di lapangan. Skema seperti ini butuh dukungan struktur yang lebih besar, termasuk dari aktor-aktor politik. Jika mau bersih, bongkar semua sampai ke akar,” ujar Fadli Syah, Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).
Menanggapi tekanan publik, pihak Pertamina menyatakan siap memperbaiki sistem internal dan membuka diri terhadap proses audit oleh KPK maupun BPK. Dalam pernyataan resminya, Pertamina menyebut akan menggandeng lembaga independen untuk menjamin proses evaluasi berjalan objektif dan menyeluruh.
Di media sosial, warganet pun ramai menyuarakan kemarahan dan kekecewaan atas skandal ini. Banyak yang mendesak agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar individu tertentu, tetapi juga mengungkap siapa saja yang berada di balik praktik korup ini.
Dengan nilai kerugian yang fantastis dan dampaknya yang menyentuh hajat hidup masyarakat, publik berharap pengusutan kasus ini tidak berhenti pada pencitraan atau pergantian tokoh semata. Lebih dari itu, reformasi total terhadap tata kelola energi nasional menjadi agenda mendesak yang harus segera dijalankan.
*) Penulis adalah Lira Virna, Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Sejarah.
Komentar0