 |
| Ketua Bidang Ketenagakerjaan Badko HMI Jatim, Imam Abusyiri. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Surabaya — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Jawa Timur (Badko HMI Jatim) turut menanggapi polemik tentang ketenagakerjaan. Khususnya tentang maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Badko HMI Jatim, Imam Abusyiri menyoroti kinerja kementerian ketenagakerjaan. Menurutnya, dalam kurun waktu empat bulan Kabinet Merah Putih bekerja, sudah 10.000 lebih pekerja terkena Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan masyarakat terdampak menjerit akan hilangnya sumber pemasukan bagi keluarganya.
“Kami turut prihatin atas kejadian-kejadian semacam ini. Yang namanya PHK itu mesti menyayat hati, apalagi dalam jumlah yang besar,” kata ungkapnya.
Menurut dia, kementerian ketenagakerjaan belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terutama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Imam mengatakan, kementerian ketenagakerjaan sibuk menyalahkan pekerja dan pihak swasta dibandingkan menyelesaikan akar persoalan.
"Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan statement Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa salah satu problem yang dihadapi oleh pabrik-pabrik di Indonesia adalah keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mempersulit perizinan dalam mendirikan pabrik. Selain itu, Noel mengatakan disetiap momen ormas kerap mengirimkan proposal yang membebani pabrik karena isinya hanya permintaan uang," kata Imam Abusyiri kepada wartawan, Selasa (04/03/25).
HMI Badko Jawa Timur menilai, pernyataan Wamenaker tidak hanya tendensius, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik. Bagi Imam, Wamenaker tidak memahami akar persoalan.
"Organisasi kemasyarakatan termasuk serikat pekerja dan organisasi kepemudaan, memiliki peran krusial dalam mengawal hak-hak buruh serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan sosial masyarakat terutama diwilayah operasi perusahaan," ucap Imam.
Diketahui pada awal Oktober 2024 lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer menegaskan pemerintah akan hadir untuk mendukung pekerja dan memastikan tidak ada PHK di perusahaan Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Namun kenyataannya, pada awal Maret 2025 perusahaan tersebut secara resmi berhenti beroprasi karena dampak kondisi pailit perusahaan yang berkepanjangan.
Badko HMI Jatim, lanjut Imam, mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan terbuka kepada publik.
“Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Bang Noel ini semacam tidak belajar dari kasus-kasus pejabat publik sebelumnya seperti kasus gus Miftah yang mengatakan goblok pada penjual es teh. Pernyataan beliau yang mengatakan ormas sebagai sumber masalah pada pabrik tentunya akan menyayat hati orang-orang yang tergolong pada organisasi kemasyarakatan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu fokus pada akar permasalahan industri di Indonesia, seperti upah yang tidak layak, ketidakpastian kerja akibat sistem kontrak yang eksploitatif, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja dari praktik ketidakadilan.
"Mengalihkan tanggung jawab kepada ormas justru berpotensi mengaburkan realitas yang dihadapi buruh di lapangan. Biasanya hal seperti ini disebabkan oleh ketidakpahaman akan tugas dan fungsi serta terbiasa berdansa-dansa politik saja. Dalam kata lain minim kapasitas dan kapabilitas," tutur pria kelahiran Kabupaten Situbondo ini.
Badko HMI Jatim mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Menurut Imam, hal tersebut penting agar tidak ada penyesatan opini publik.
“Kami Badko HMI Jawa Timur bersama-sama dengan seluruh kader HMI Jawa Timur mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot saudara Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menurut kami, sejak dilantik saudara Wamenaker tidak bisa menyelesaikan persoalan ketersediaan lapangan kerja dan telah menyesatkan opini publik," tegas Imam.
Di akhir, Imam menyebutkan bahwa Badko HMI Jawa Timur akan terus mengawal isu ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan industri nasional.
"Kita kawal bersama-sama. Isu ketenagakerjaan ini bukan isu momentual tapi isu nasional yang harus selalu kita sorot, karena ini berhubungan dengan nasib banyak orang. Kita kawal," pungkasnya.
Komentar0