 |
| Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok PANTAU di depan kantor PT Jatim Graha Utama. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Surabaya – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok PANTAU turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT Jatim Graha Utama (PT JGU), Surabaya, 12 Februari 2025. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai penuh dengan dugaan penyimpangan. Demonstrasi ini sempat menyebabkan kemacetan parah setelah para peserta aksi membakar ban di tengah jalan.
“Kami mendesak KPK segera turun tangan untuk memeriksa Mirza Muttaqien,” ujar Herdiansyah, koordinator aksi PANTAU. Menurutnya, Mirza Muttaqien, selaku Direktur Utama PT JGU, telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat padanya. Ia diduga terlibat dalam berbagai praktik koruptif yang merugikan masyarakat Jawa Timur.
Herdiansyah menyoroti bahwa PT JGU, sebagai anak usaha BUMD Jawa Timur, seharusnya berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, menurutnya, selama ini perusahaan tersebut justru lebih sering disorot karena dugaan skandal keuangan. Beberapa isu yang mencuat dalam aksi ini antara lain:
• Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah PT JGU
• Mark-up harga sembako murah, yang seharusnya menjadi program pro-rakyat
• Investasi bodong yang melibatkan dana besar dari perusahaan
Selain itu, PANTAU juga mengungkap dugaan ketidakwajaran dalam pembiayaan PT Puspa Agro, anak perusahaan PT JGU. Proyek pembangunan perusahaan ini diklaim menghabiskan Rp 850 miliar, namun pengelolaan anggaran dan laporan keuangannya dianggap tidak transparan. “Ada indikasi bahwa laporan keuangan yang disampaikan ke Pemprov Jatim tidak mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegas Herdiansyah.
Demonstrasi ini semakin memanas ketika Mirza Muttaqien tidak muncul untuk memberikan klarifikasi. Massa menudingnya menghindari aksi tersebut, memperkuat dugaan bahwa ia memiliki sesuatu yang disembunyikan.
“Kami kecewa! Seharusnya dia berani menghadapi kami dan menjelaskan semua dugaan ini,” lanjut Herdiansyah.
Sebagai respons atas sikap Mirza, PANTAU mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar pada 20 Februari 2025 di Grahadi, kantor Gubernur Jawa Timur. “Kami akan memastikan kasus ini tidak tenggelam. Ini bukan sekadar isu kecil, ini soal hak masyarakat Jawa Timur!” pungkasnya.
Aksi ini menjadi peringatan bagi pejabat publik dan pengelola BUMD agar bekerja dengan transparansi dan integritas. Jika tuntutan mahasiswa ini terus diabaikan, eskalasi gerakan mereka tampaknya tak bisa dihindari.
Komentar0