 |
| Suasana Demonstran di Malioboro. (Foto: Catharina Widia). |
Suara Time, Yogyakarta – Ribuan masyarakat Yogyakarta turun ke jalan pada 31 Desember 2024 untuk menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, Yogyakarta, 1 Januari 2025. Demonstrasi berlangsung damai sepanjang Jalan Malioboro, menyoroti keresahan masyarakat kecil terhadap kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Protes ini merupakan puncak dari gelombang aspirasi masyarakat yang telah bergulir selama beberapa minggu terakhir. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pedagang kaki lima, pekerja informal, hingga aktivis lintas sektor, bergabung untuk menyuarakan penolakan mereka.
Demonstran dengan lantang menolak kenaikan PPN 12% yang dianggap akan menaikkan harga kebutuhan pokok dan memperberat beban ekonomi masyarakat pasca pandemi. Mereka juga menyerukan penerapan tarif PPN 5% yang lebih sesuai dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini.
Aksi ini diorganisir oleh kelompok bernama Jogja Memanggil, yang selama beberapa minggu terakhir aktif menggalang dukungan melalui media sosial. Partisipasi datang dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, serta pedagang dan pekerja di kawasan Malioboro.
Jalan Malioboro, yang merupakan ikon Yogyakarta sekaligus pusat ekonomi dan pariwisata, menjadi lokasi utama aksi. Demonstran memulai perjalanan mereka dari Taman Parkir Abu Bakar Ali dan bergerak menuju Kantor Pos Besar. Sepanjang jalan, spanduk besar bertuliskan “Batalkan Kenaikan PPN 12%” dan “PPN 5% untuk Rakyat” terlihat diarak oleh massa.
Aksi berlangsung sejak pukul 10.00 pagi hingga sore hari, bertepatan dengan momen menjelang pergantian tahun yang dipilih untuk menarik perhatian lebih luas dari publik.
Rencana kenaikan PPN yang direncanakan mulai awal tahun 2025 memicu kekhawatiran luas, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok pedagang kecil dan pekerja informal menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka yang masih tertekan pasca pandemi COVID-19.
Demonstrasi berlangsung damai dengan berbagai bentuk ekspresi, seperti orasi, teatrikal, dan pembacaan puisi. Para demonstran membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi. Di beberapa titik, mereka menyanyikan lagu perjuangan untuk membakar semangat.
Selain itu, perwakilan demonstran menyerahkan petisi berisi tuntutan kepada pihak Kantor Pajak Yogyakarta. Namun, hingga sore hari, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait sebelum akhirnya Presiden mengeluarkan pernyataan.
Merespons aksi ini, Presiden Indonesia menggelar konferensi pers mendadak pada malam harinya. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% hanya akan diberlakukan untuk barang-barang mewah, seperti perhiasan, kendaraan premium, dan produk eksklusif lainnya.
“Kami mendengar aspirasi masyarakat. Saya pastikan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya tidak akan dikenakan tarif PPN yang baru,” ujar Presiden dalam konferensi pers. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat kecil dan memastikan kebijakan pajak yang lebih adil di masa depan.
Pernyataan Presiden disambut beragam tanggapan. Sebagian besar demonstran mengapresiasi langkah pemerintah yang mendengarkan aspirasi rakyat. Namun, beberapa kelompok tetap meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci tentang klasifikasi barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN baru.
“Ini langkah awal yang baik, tetapi kami tetap meminta transparansi. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kebutuhan pokok yang secara tidak sengaja masuk dalam kategori barang mewah,” ujar Sari, salah satu perwakilan pedagang kaki lima.
Aksi damai di Malioboro menunjukkan kekuatan suara rakyat dalam memengaruhi kebijakan publik. Pernyataan Presiden menjadi langkah penting untuk meredakan keresahan masyarakat, tetapi dialog tentang kebijakan fiskal yang lebih adil tetap perlu dilanjutkan.
Melalui aksi ini, masyarakat berharap agar pemerintah semakin peka terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kesejahteraan bersama.
Komentar0